Sebanyak Rp 97 triliun Anggaran Pemda Nganggur
JAKARTA -- Hingga November 2006, sebanyak Rp 96,689 triliun anggaran pemerintah daerah (pemda) menganggur. Pemda menemui kesulitan membelanjakan dana tersebut karena sejumlah faktor.
Temuan tersebut diungkap Bank Dunia dalam Hasil Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 yang dipublikasikan Senin (12/2) di Jakarta. Kajian itu menyebutkan, jumlah anggaran pemda yang tak terpakai terus membesar, dan mencapai puncaknya pada November 2006.
Saat itu, tulis publikasi Bank Dunia, dana yang menganggur sebesar 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan besaran PDB di APBN Perubahan 2006 Rp 3.119 triliun, dana pemda yang tak terbelanjakan itu sebanyak Rp 96,689 triliun.
''Tantangan utama pembangunan Indonesia bukanlah mentransfer sumber daya dalam jumlah signifikan ke daerah-daerah yang miskin, tapi bagaimana menjamin dana yang didaerahkan itu digunakan secara efektif,'' tulis publikasi itu.
Bank Dunia menambahkan, seringkali anggaran pemda disalurkan ke tempat yang salah. Padahal, sebut laporan itu, banyak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bangkrut, sehingga tak bisa memberikan akses air bersih ke masyarakat.
Besarnya anggaran pemda yang tak terserap, memperlihatkan ironi karena di saat yang sama pembangunan infrastruktur kekurangan dana. Padahal, Indonesia setidaknya membutuhkan enam miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah ini setara dengan dua persen dari PDB nasional.
Dirjen Anggaran Depkeu, Ahcmad Rochjadi, mengakui realisasi belanja APBN di daerah belum maksimal. ''Kelambanan itu menyebabkan target penyerapan tak tercapai. Masih banyak sisa (anggaran) dibandingkan penerimaan (daerah) yang masuk,'' jelas Rochjadi.
Kualitas belanja pemda, kata Menkeu, Sri Mulyani, merupakan tantangan tersendiri. ''Harus ada peningkatan kualitas belanja untuk publik. Pertanyaan tersulitnya adalah bagaimana memperbaikinya,'' kata Menkeu.
Ekonom senior, Dradjad Wibowo, menilai, menumpuknya dana pemda merupakan cermin buruknya kualitas proyek yang dikerjakan di daerah serta sistem bagi hasil pusat-daerah yang belum adil dan efisien. Ia menyarankan agar sistem bagi hasil dan alokasi umum anggaran dirombak.
''Selama ini tak ada tolok ukur. Harusnya ada penalti bagi daerah yang proyeknya asal-asalan dan cepat rusak serta bila dana daerah bersisa cukup banyak,'' tandasnya.
